4 Prinsip Akuntabilitas Publik dalam Akuntansi

Sindhu Partomo
Ilustrasi audit dan akuntabilitas

Daftar Isi


Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas tidak bisa dipisahkan dari kegiatan akuntansi dan manajemen. Entah itu pada sektor usaha pribadi, perseroan, organisasi, bahkan hingga pemerintahan. Kali ini, kita akan membahas akuntabilitas yang dibuat pada ruang publik baik itu pada skala organisasi maupun pemerintah, atau biasa disebut sebagai akuntabilitas publik.

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban individu maupun organisasi untuk menyajikan, melaporkan, mengungkapkan, dan mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan kegiatan yang sudah diamanatkan kepada mereka. Salah satu unsur yang penting untuk dilaporkan adalah keuangan.

Bila dalam ruang lingkup organisasi atau perusahaan, maka akuntabilitas akan dibuat oleh pimpinan maupun pihak-pihak yang memegang wewenang. Sedangkan jika akuntabilitas dibuat dalam dimensi pemerintahan, maka dibuat oleh eksekutif entah itu di tingkat negara maupun tingkat daerah.

Akuntabilitas publik dibuat dalam jangka periodik tertentu. Informasi pertanggungjawaban tersebut kemudian disosialisasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang memberikan amanat / pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

Sebagai contoh, dalam ruang lingkup yang sederhana, ketika ketua RT / karang taruna mengadakan kegiatan 17 Agustusan yang memberikan berbagai doorprize yang sumber dananya dari iuran warga, maka di akhir kegiatan panitia harus membuat laporan pertanggungjawaban kepanitiaan. Berapa pemasukan dan pengeluarannya, detail alokasi dana, sisa dana, persiapan, hingga bagaimana proses berjalanya kegiatan. Laporan akuntabilitas tersebut kemudian dipampang di papan informasi sehingga seluruh warga RT tersebut bisa melihat dan mengontrol transparansi penggunaan dana.

Sama hal-nya dalam cakupan organisasi, bahkan negara sekalipun. Pihak yang mengemban amanah pada akhir jabatan / jangka waktu tertentu harus membuat laporan akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan kepada pihak-pihak terkait.

4 Prinsip Akuntabilitas Publik

Menurut Transparency International (2016), ada 4 pilar akuntabilitas publik:

1. Transparansi

Transparansi memastikan bahwa informasi atas hasil kegiatan yang terjadi dalam organisasi bisa diakses oleh publik

2. Integritas

Integritas didefinisikan sebagai penggunaan wewenang yang sesuai dengan tugas, tujuan, dan nilai-nilai dari posisi berwenang tersebut.

3. Keadilan

Keadilan di sini berarti mengambil tindakan dengan seobjektif mungkin, dan menghindari bias terhadap pihak tertentu

3. Kepercayaan

Trust atau kepercayaan dalam akuntabilitas, artinya adalah kesamaan antara pernyataan (perkataan) dan tindakan.

Fungsi Akuntabilitas Publik

Menurut Bowen, akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi yang sangat penting, yaitu:

1. Alat kontrol berjalannya demokrasi

Sebagaimana kita tahu, negara Indonesia menganut sistem demokrasi. Dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Dalam pelaksanaannya, seluruh rakyat boleh mencalonkan diri menjadi pejabat eksekutif mau pun legislatif. Mereka kemudian akan dipilih oleh rakyat, dan bekerja / menetapkan kebijakan berdasarkan kepentingan rakyat. Konsekuensinya, mereka juga harus mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada rakyat.

Asas demokrasi ini juga bisa kita temui di berbagai perusahaan maupun organisasi. Ketua / pimpinan organisasi mempertanggungjawabkan program-programnya kepada anggotanya, manajer perusahaan yang mempertanggungjawabkan kepemimpinannya dalam rapat dewan direksi.

Peran akuntabilitas publik dalam hal ini sangat penting dan prinsip sekali. Adanya akuntabilitas akan menjadi media kontrol bagi pemegang amanat. Anggota / masyarakat bisa melakukan kontrol terhadap pimpinan melalui akuntabilitas yang dibuatnya.

Sebagai contoh, dalam hal pemerintahan, akuntabilitas ini kemudian akan menjadi rekam jejak / track record dari pejabat terkait. Adanya rekam jejak tersebut bisa menjadi data bagi masyarakat untuk mempertimbangkan kembali apakah akan memberikan amanah lagi kepada pejabat tersebut atau tidak.

Adanya akuntabilitas juga menjadi tolok ukur sukses-gagalnya kepemimpinan yang dilakukan dalam masa jabatan tertentu. Dewan pengawas, atau pihak-pihak yang berkepentingan bisa melakukan evaluasi atas kinerja yang dilakukan, apakah sudah sesuai dengan target / tujuan yang dibuat di awal atau belum.

2. Menekan angka penyalahgunaan wewenang / tindakan korupsi

Menurut Robert Klitgaard, kekuasaan / kewenangan cenderung mengarah pada korupsi. Hal tersebut tidak hanya disebabkan oleh keinginan pribadi untuk mendapatkan banyak harta dengan cara instan, tetapi juga didukung oleh adanya cacat sistem yang bisa dimanfaatkan.

Perilaku korupsi tersebut tidak hanya terjadi dalam lingkungan pemerintahan saja, tetapi juga pada sektor organisasi dan sektor bisnis. Karena sulitnya mengendalikan keinginan internal setiap orang agar tidak melakukan korupsi, maka pencegahan yang realistis dilakukan adalah dengan membuat mekanisme yang jelas, serta kewajiban membuat akuntabilitas bagi para pemegang wewenang.

Bila kita perhatikan, sebagian besar terungkapnya kasus korupsi disebabkan setelah proses audit keuangan. Melalui laporan pertanggungjawaban, BPK bisa melakukan kontrol dan analisa apakah ada indikasi perilaku korupsi atau tidak.

Bayangkan bila tidak ada akuntabilitas publik, sangat sulit kiranya mendeteksi perilaku korup. Para pemegang kewenangan juga merasa bebas karena tidak ada yang mengawasi, dan tidak perlu melakukan pertanggungjawaban.

Adanya akuntabilitas ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki efek preventif. Para pemegang wewenang didorong untuk berpikir dua kali ketika ingin melakukan korupsi, karena sadar harus membuat akuntabilitas publik.

3. Meningkatkan efisiensi

Suatu proses yang efisien memberikan keuntungan yang banyak bagi perusahaan, organisasi, atau instansi pemerintahan. Sebagai contoh, semakin cepat proses yang diperlukan oleh sebuah perusahaan untuk memproduksi 1,000 unit barang maka akan semakin banyak keuntungan yang bisa didapatkan.

Sebuah sistem yang efisien tidak bisa begitu saja diciptakan, namun pasti melalui proses yang bertahap dan evaluasi terus menerus. Disinilah pentingnya akuntabilitas. Adanya akuntabilitas bisa digunakan oleh pemegang kepentingan untuk mengetahui titik-titik mana saja yang masih belum efisien, apa masalahnya, dan bagaimana fokus pemecahan masalah yang perlu dicari.

Tanpa mengetahui titik/proses yang belum efisien, maka perbaikan dan pengembangan sistem akan sangat sulit sekali, atau bahkan tidak bisa dilakukan. Dari waktu ke waktu, pemerintah juga senantiasa berusaha untuk mengefisiensikan pelayanan masyarakat. Berbagai terobosan, salah satunya seperti sistem single window yang dicetuskan Surabaya mendapatkan apresiasi karena mampu memberikan pelayanan publik dalam waktu yang cepat.

Terobosan single window tersebut bisa dibuat setelah proses evaluasi secara bertahap, yang bahkan hingga kini juga terus dilakukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.

4. Meningkatkan efektifitas

Organisasi yang baik adalah organisasi yang bisa memberikan kinerja yang memuaskan bagi stakeholder baik itu bagi anggotanya maupun bagi masyarakat. Untuk meningkatkan kepuasan bagi stakeholder, organisasi harus melakukan segala prosesnya dengan efektif sehingga bisa mencapai tujuan bersama.

Untuk bisa meningkatkan kualitas prosesnya, organisasi harus bisa mengetahui kebutuhan dari setiap stakeholder yang terkait, sehingga bisa diambil kebijakan yang bisa mencakup segala kepentingan. Proses akuntabilitas sangat penting posisinya untuk bisa memahami kedudukan dan kebutuhan masing-masing kebutuhan/kepentingan dari stakeholder yang terikat dengan organisasi.

Itulah 4 manfaat yang bisa didapatkan bila akuntabilitas publik berjalan dengan baik. Para pemegang kewenangan harus mempertanggungjawabkan kewenangan sehingga mendorong mereka untuk lebih bijak dalam menjaga amanat yang diberikan, korupsi bisa ditekan hingga titik yang seminimal mungkin, dan efektifitas-efisiensi operasional bisa berjalan dengan baik hingga memuaskan berbagai pihak yang terikat. Pelajari cara perusahaan-perusahaan melakukan pembukuan dan mengelola dokumentasi dengan serba otomatis, di sini.

Ukirama ERP memudahkan ratusan perusahaan mengelola bisnis setiap hari

Jadwalkan Demo

Sindhu Partomo
Sindhu Partomo

Seorang penulis dengan fokus pada Branding dan Digital Marketing

You Might Also Like