Pemerintah mengeluarkan PMK No. 131/2024 yang mengatur penerapan PPN 12% khusus untuk barang mewah. Berdasarkan beleid ini, tarif efektif 12% baru akan berlaku penuh mulai 1 Februari 2025, sedangkan selama bulan Januari 2025, tarif PPN yang berlaku atas barang mewah masih berdasarkan DPP sebesar 11/12, sehingga efektifnya sama dengan 11%.
Perpajakan
PPN 12 Persen akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yaitu pemerintah akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh 22 adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan pengecualian terhadap pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada transaksi tertentu. Pelajari cara mendapatkan SKB PPh 22 di sini
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah salah satu jenis pajak yang penting bagi bisnis di Indonesia. Memahami cara menghitung dan melaporkan PPh Pasal 22 dengan benar dapat membantu bisnis
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu elemen penting dalam perdagangan internasional yang berperan signifikan dalam perekonomian suatu negara. Dalam konteks impor, PPN memiliki dampak yang besar terhadap biaya dan harga barang yang masuk ke dalam negeri. Artikel ini bertujuan untuk mengedukasi pembaca tentang cara penghitungan PPN dalam konteks impor, dampaknya terhadap bisnis dan perekonomian, serta memberikan wawasan tentang kebijakan perpajakan terkait impor.
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah Indonesia pada barang-barang tertentu yang dianggap mewah. Pajak ini dirancang untuk mengendalikan konsumsi barang-barang mewah dan untuk menjaga keadilan dalam sistem perpajakan.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah elemen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Bagi para importir, NPWP tidak hanya berfungsi sebagai identitas pajak, tetapi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap tarif pajak yang dikenakan pada barang impor. Artikel ini akan menjelaskan peran NPWP dalam proses impor, bagaimana NPWP mempengaruhi tarif pajak impor, serta pentingnya memahami peraturan perpajakan dalam konteks perdagangan internasional.
Perdagangan internasional memainkan peran penting dalam perekonomian global, dan nilai impor adalah salah satu aspek krusial yang harus dipahami oleh setiap pelaku bisnis. Nilai impor bukan hanya sekadar angka; ia merupakan dasar penghitungan berbagai pajak dan bea masuk yang harus dibayarkan saat barang masuk ke suatu negara. Artikel ini bertujuan untuk mengedukasi pembaca tentang konsep nilai impor, dasar penghitungan pajak dan bea masuk, serta pentingnya pemahaman yang baik tentang nilai impor dalam konteks perdagangan internasional.
Pembayaran tagihan billing bea cukai adalah proses krusial dalam aktivitas impor barang ke Indonesia. Setiap transaksi impor harus disertai dengan pembayaran bea dan pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Untuk memastikan pembayaran dilakukan dengan benar dan tepat waktu, pemahaman tentang proses dan tips praktis sangat diperlukan. Artikel ini bertujuan untuk mengedukasi pembaca tentang cara efektif membayar tagihan billing bea cukai, memberikan langkah-langkah praktis, serta memberikan tips untuk menghindari kesalahan umum dalam proses pembayaran.
