Sistem Ekonomi Indonesia: Pengertian dan Karakteristiknya

Penerapan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pemerintah, terutama DKI Jakarta merupakan salah satu cara untuk bisa mengelola berbagai kegiatan di sektor ekonomi. Adanya kebijakan ini dilakukan dengan maksud agar perekonomian menjadi terangkat dan tidak lesu. Kebijakan ini dilakukan sebagai cara yang efektif untuk mengatasi permasalahan sistem ekonomi Indonesia yang sekarang sudah mulai memasuki era new normal.Pengelolaan sistem ekonomi di Indonesia harus dibarengi dengan sikap masyarakat yang harus sealu menjaga protokol kesehatan. Kondisi era baru atau new normal ini akan menghasilkan berbagai perubahan di sektor ekonomi oleh pelaku usaha agar mereka bisa menghasilkan sistem perdagangan secara online.

Apa itu Sistem Ekonomi?

Di bawah ini kami akan menjelaskan pengertian sistem ekonomi menurut beberapa ahli:

• M. Hatta, sistem ekonomi merupakan sistem yang digunakan untuk mengatur perekonomian. Dengan begitu nanti bisa diterapkan di negara Indonesia serta harus berdasarkan asas kekeluargaan
• Gilarso (1992:486), sistem ekonomi merupakan sebuah cara yang sesuai agar bisa mengordinasikan perilaku semua orang secara menyeluruh dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Dengan begitu, sistem ini akan membentuk satu kesatuan yang dinamis dan teratur. Melalui sistem ini nanti juga bisa menghindari berbagai kekacauan sejak awal
• Dumairy (1966), sistem ekonomi merupakan sistem yang dipakai dalam mengatur hubungan ekonomi di antara manusia serta bisa membentuk sebuah kelembagaan dalam kehidupan. Maka dari itu, sistem ekonomi tidak perlu berdiri sendiri melainkan juga harus berkaitan dengan pola pikir pandangan, serta filsafat pada setiap manusia yang ada di dalamnya

Berdasarkan ketiga penjelasan di atas, kita bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa sistem ekonomi merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola atau mengatur Bedagai aktivitas perekonomian yang ada di satu negara agar bisa memaksimalkan sumber daya yang terdapat di negara tersebut. Di dalam penerapannya, sistem ekonomi harus sesuai  dengan prinsip ekonomi. Dengan begitu akan tercapai kemakmuran dan kesejahteraan demi seluruh masyarakat.Seiring dengan berjalannya waktu, setiap negara akan mengalami proses perkembangan dari berbagai penerapan sistem ekonomi berpotensi membuat perekonomian bisa berkembang cepat. Meskipun hingga sekarang ada beberapa daerah dan negara yang ternyata masih tetap menggunakan sistem ekonomi tradisional.

Sejarah Sistem Ekonomi Indonesia

1. Pada Masa Demokrasi Liberal (1950 – 1957)

Sistem ekonomi Indonesia pertama kali diterapkan yaitu ketika di mas Demokrasi Liberal yang berlangsung mulai tahun 1950 sampai dengan 1957. Itu artinya, sistem ekonomi ini mulai diberlakukan hanya beberapa tahun setelah Indonesia. seringnya perubahan pada kabinet ternyata membawa pengaruh buruk yaitu lemahnya kondisi ekonomi negara kita.Untuk mengatasinya. Pemerintah kemudian menerpakan kebijakan menggunting uang kertas yaitu Rp 5 menjadi dua bagian. Bagian pertama bernilai Rp 2.5 yang dipakai sebagai alat pembayaran sah. Kemudian bagian kedua yaitu Rp 2,5 yang digunakan sebagai alat untuk keperluan peminjaman obligasi pinjaman nasional.Kebijakan tersebut hasil keputusan dari Menteri Keuangan yang menjabat pada waktu itu yakni Bapak Syafruddin Prawiranegara. Kebijakan lainnya adalah gerakan agar bisa mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Tujuannya melindungi pengusaha dalam negeri dengan cara memberikan bantuan yaitu bimbingan konkret dan kredit.

2. Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959 – 1966)

Di masa ini, sistem ekonomi negara kita mengalami perubahan di mana awalnya berupa ekonomi liberal menjadi ekonomi etatisme. Itu artinya, semua sistem ekonomi akan diatur serta dikuasai negara baik dalam segi ekonomi, sosial, dan politik. Sistem ekonomi seperti ini merupakan hasil dari pemikiran Presiden Soekarno pada tahun 1959.Keputusan ini diambil karena pengusaha dalam negeri gagal bersaing dengan pengusaha asing. Selain itu, adanya penurunan uang kertas di mana mulanya RP 500 menjadi Rp 50. Sementara Rp 1.000 hanay Rp 100. Akan tetapi, usaha tersebut masih belum bisa mengatasi penurunan ekonomi pada sektor finansial.

3. Pada Masa Demokrasi Ekonomi (1967 – 1998)

Beberapa kebijakan Bapak Soeharto di bidang ekonomi yaitu:

• Menghapus hiperinflasi dengan cara melarang pendanaan domestik untuk keperluan mencetak uang
• Bergabungnya kembali Indonesia dengan Internasional Monetary Fund atau IMF sehingga Indonesia memperoleh bantuan berupa hutang
• Adanya pembebasan bea cukai impor serta mengatasi devaluasi rupiah. Cara ini mampu membuat nilai ekspor menjadi meningkat

4. Masa Demokrasi Pancasila (1998 – Sekarang)

Sistem ekonomi yang satu ini adalah kombinasi sistem ekonomi campuran. Hasil dari penerapan sistem ekonomi Pancasila yaitu lahirnya koperasi yang bekerja sesuai dengan pilar ekonomi kerakyatan serta berasaskan kekeluargaan. Dalam penerapannya, sistem ekonomi Pancasila tergantung hasil musyawarah para perwakilan rakyat.

Karakteristik Sistem Ekonomi Indonesia

Lalu bagaimana dengan karakteristik sistem ekonomi Indonesia? untuk mengetahuinya kamu dapat menyimak beberapa karakteristik di bawah ini:

• Setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan merupakan kegiatan gotong royong atau kegiatan bersama dan lebih fokus pada terjalinnya ikatan
• Alasan negara di dalam menguasai cabang produksi yang bersifat strategis adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
• Negara sudah menguasai banyak cabang produksi strategis untuk kepentingan banyak orang
• Aktivitas ekonomi yang dilakukan negara serta masyarakat harus secara kontinyu serta ramah lingkungan
• Pemerintah Indonesia memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai kegiatan dari pihak swasta secara umum. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya praktik peniouan, mafia perdagangan, dan monopoli. Dengan begitu akan tercipta keadilan bagi masyarakat

Wujud nyata adanya sistem ekonomi Indonesia ini yaitu dengan adanya program usaha koperasi untuk kesejahteraan masyarakat. Setiap barang yang memang dianggap penting untuk keutuhan negara serta banyak dibutuhkan masyarakat tidak serta merta langsung diserahkan kepada pihak swasta. Negara harus menerapkan kebijakan terkait pengelolaan, pengurusan, pengaturan, serta pengawasan terhadap produk tersebut.Ketika ada bentuk kekayaan negara langsung diserahkan ke pihak yang salah, hal ini akan menurunkan tingkat kemakmuran masyarakat. Meskipun begitu, sistem ekonomi Indonesia dalam hal ini sistem ekonomi Pancasila tetap memprioritaskan peran pemerintah serta swasta di dalam mengatur perekonomian.Hal in bisa dilihat melalui peran yang secara jelas dilakukan antara Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Pemerintah memiliki hak untuk mengelola berbagai barang yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Sementara siswanya akan dikelola pihak swasta namun tetap berada di dalam pengawasan pemerintah. Dengan kata lain, baik pihak swasta maupun pemerintah dilarang mengeksploitasi berlebihan agar nanti generasi selanjutnya masih bisa memanfaatkan kekayaan alam serta lingkungan pun akan tetap terjaga.