Saat hampir semua perusahaan sudah bertransformasi digital, bisnis di Indonesia justru menghadapi tantangan baru: memastikan laporan keuangan mereka tetap sesuai standar yang berlaku, transparan, dan bisa dipercaya oleh investor, bank, hingga otoritas pajak. Di sinilah PSAK berperan penting.
Bagi Anda yang menjalankan bisnis atau bertanggung jawab atas laporan keuangan perusahaan, memahami PSAK bukan sekadar formalitas akuntansi. Standar ini menentukan apakah laporan keuangan Anda bisa dipercaya, dibandingkan antarperiode, dan diterima oleh pihak eksternal seperti bank atau calon investor. Artikel ini akan membahas tuntas pengertian, sejarah, jenis-jenis, hingga daftar standar PSAK yang berlaku di Indonesia.
Apa Itu PSAK?
PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) adalah kumpulan aturan resmi yang mengatur bagaimana perusahaan di Indonesia harus mencatat, menyusun, dan menyajikan laporan keuangannya. PSAK mencakup berbagai aspek akuntansi, mulai dari pengakuan pendapatan, pengukuran aset, hingga pengungkapan (disclosure) transaksi keuangan.
PSAK disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI), sementara standar khusus berbasis prinsip syariah disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI.
Tujuan utama PSAK ada tiga:
- Keseragaman — laporan keuangan dari berbagai perusahaan bisa disusun dengan format dan metode yang sama.
- Komparabilitas — memudahkan perbandingan laporan keuangan antarperiode maupun antarperusahaan.
- Kepercayaan — memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, sehingga bisa diandalkan investor, kreditur, dan regulator.
Perlu dipahami juga, PSAK berbeda dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan). SAK adalah kerangka besar standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, sedangkan PSAK adalah pernyataan-pernyataan spesifik di dalamnya — semacam "pasal per pasal" dari SAK itu sendiri.
Sejarah Singkat PSAK di Indonesia
Perjalanan standar akuntansi di Indonesia cukup panjang, jauh sebelum istilah PSAK dikenal seperti sekarang.
- 1602–1799 (masa VOC): pencatatan keuangan masih sangat sederhana, sebatas mencatat transaksi dagang.
- 1800–1942 (masa kolonial Belanda): mulai diterapkan pencatatan dengan sistem debit-kredit.
- 1957: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) resmi berdiri sebagai wadah profesi akuntan di Indonesia.
- 1973: IAI menerbitkan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) sebagai cikal bakal standar akuntansi nasional, yang saat itu banyak mengacu pada standar Amerika Serikat (US GAAP).
- 1994: PAI direvisi total dan diubah namanya menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK), mulai bergeser mengikuti International Accounting Standards (IAS).
- 2008–2012: Indonesia memulai proses konvergensi menuju IFRS (International Financial Reporting Standards), standar akuntansi internasional yang digunakan lebih dari 140 negara. Sejak 2012, mayoritas PSAK yang berlaku untuk entitas berakuntabilitas publik sudah mengadopsi IFRS.
- 2025: babak baru dimulai dengan berlakunya SAK EP (Entitas Privat) yang menggantikan SAK ETAP — perubahan penting yang akan dibahas lebih lanjut di bawah.
Sampai hari ini, PSAK terus direvisi secara berkala oleh DSAK IAI agar tetap relevan dengan perkembangan dunia bisnis, regulasi perpajakan, dan praktik akuntansi internasional.
Jenis-Jenis Standar Akuntansi (SAK) di Indonesia
Tidak semua perusahaan di Indonesia menggunakan standar akuntansi yang sama. Jenis SAK yang digunakan tergantung pada skala usaha dan jenis akuntabilitas publik perusahaan tersebut. Berikut lima jenis SAK yang berlaku:
| Jenis SAK | Ditujukan Untuk | Karakteristik |
|---|---|---|
| SAK Umum (PSAK-IFRS) | Perusahaan dengan akuntabilitas publik (perusahaan terbuka, BUMN, dana pensiun) | Mengacu penuh pada IFRS, paling komprehensif dan kompleks |
| SAK EP (Entitas Privat) | Bisnis menengah tanpa akuntabilitas publik | Pengganti SAK ETAP, efektif 1 Januari 2025, lebih komprehensif dari ETAP namun tetap lebih sederhana dari SAK Umum |
| SAK EMKM | Usaha mikro, kecil, dan menengah | Paling sederhana, hanya mencakup laporan posisi keuangan, laba rugi, dan catatan dasar |
| PSAK Syariah | Lembaga dan transaksi berbasis prinsip syariah (bank syariah, koperasi syariah) | Disusun DSAS IAI mengikuti fatwa DSN-MUI, mengatur transaksi seperti murabahah dan mudharabah |
| SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) | Instansi pemerintah pusat dan daerah | Diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010, fokus pada akuntabilitas keuangan negara |
Perubahan Penting: SAK ETAP Resmi Digantikan SAK EP
Salah satu perkembangan paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir adalah pergantian SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) menjadi SAK EP (Entitas Privat). SAK EP disahkan DSAK IAI pada 30 Juni 2021 dan resmi berlaku efektif sejak 1 Januari 2025.
Bagi bisnis menengah — termasuk banyak UMKM naik kelas, koperasi, dan perusahaan keluarga — perubahan ini bukan sekadar ganti nama. SAK EP jauh lebih komprehensif dibanding SAK ETAP: mencakup laporan keuangan konsolidasian, pengukuran nilai wajar untuk properti investasi, pengakuan pajak tangguhan, hingga ketentuan khusus untuk sektor seperti agrikultur — semua hal yang tidak diatur dalam SAK ETAP.
Artinya, jika bisnis Anda selama ini menggunakan SAK ETAP, kini saatnya menyesuaikan proses pencatatan dan pelaporan keuangan agar sesuai dengan SAK EP.
Contoh Daftar PSAK yang Berlaku
Di bawah payung SAK Umum, terdapat puluhan PSAK yang mengatur topik akuntansi spesifik. Berikut beberapa contoh PSAK yang paling sering digunakan dalam praktik akuntansi bisnis sehari-hari:
- PSAK 1 — Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK 2 — Laporan Arus Kas
- PSAK 14 — Persediaan
- PSAK 16 — Aset Tetap
- PSAK 19 — Aset Tak Berwujud
- PSAK 23 — Pendapatan
- PSAK 46 — Pajak Penghasilan
- PSAK 71 — Instrumen Keuangan
- PSAK 72 — Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 73 — Sewa
Selain PSAK, ada juga ISAK (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan), yaitu penjelasan tambahan untuk kasus-kasus spesifik yang belum diatur rinci dalam PSAK. Karena DSAK IAI terus menerbitkan revisi dan pencabutan standar, sebaiknya Anda selalu mengecek daftar PSAK terbaru langsung di situs resmi IAI (iaiglobal.or.id) sebelum menerapkannya pada laporan keuangan perusahaan.
Kenapa PSAK Penting bagi Bisnis Anda?
Banyak pemilik bisnis menganggap PSAK sebagai urusan akuntan semata. Padahal, dampaknya jauh lebih luas:
Risiko Jika Mengabaikan PSAK
- Laporan keuangan sulit dipercaya bank atau investor saat pengajuan pendanaan
- Berisiko gagal saat audit eksternal
- Data antar-cabang atau antar-divisi tidak apple-to-apple untuk dibandingkan
- Rentan salah hitung pajak karena pengakuan pendapatan dan beban tidak sesuai standar
Sebaliknya, perusahaan yang konsisten menerapkan PSAK akan mendapat laporan keuangan yang lebih kredibel, memudahkan proses audit, serta membuka peluang lebih besar untuk mendapatkan pendanaan dari bank maupun investor.
Tantangan Menerapkan PSAK Secara Manual
Di sinilah banyak bisnis di Indonesia — terutama yang masih mengandalkan Excel atau pencatatan manual — mulai kesulitan. Perubahan standar seperti transisi SAK ETAP ke SAK EP menuntut penyesuaian pada cara mencatat pajak tangguhan, laporan konsolidasi, hingga pengukuran nilai wajar aset. Melakukan semua itu secara manual jelas memakan waktu dan rawan human error.
Sistem ERP berbasis cloud seperti Ukirama membantu proses ini dengan menyediakan laporan keuangan real-time — laba rugi, neraca, hingga arus kas — yang tersusun otomatis sesuai kaidah akuntansi, tanpa perlu rekonsiliasi manual antar-divisi. Bagi bisnis manufaktur, retail, F&B, maupun trading dan distribusi, ini berarti tim keuangan bisa fokus pada analisis dan pengambilan keputusan, bukan lagi sibuk mencocokkan angka satu per satu.
Memahami dan menerapkan PSAK dengan benar adalah fondasi laporan keuangan yang sehat — dan itu jauh lebih mudah dilakukan dengan sistem yang tepat. Ukirama ERP membantu ratusan perusahaan di Indonesia menyusun laporan keuangan yang akurat, real-time, dan sesuai standar akuntansi yang berlaku, tanpa proses manual yang memakan waktu.
Jadwalkan Demo Gratis dan lihat bagaimana Ukirama bisa menyederhanakan urusan akuntansi bisnis Anda.
FAQ Seputar PSAK
1. Apa perbedaan PSAK dan SAK? SAK adalah kerangka besar standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, sedangkan PSAK adalah pernyataan-pernyataan spesifik di dalam kerangka SAK tersebut.
2. Siapa yang menerbitkan PSAK? PSAK diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI), sedangkan PSAK Syariah diterbitkan oleh DSAS IAI.
3. Apakah UMKM wajib menerapkan PSAK? UMKM umumnya menggunakan SAK EMKM yang jauh lebih sederhana dibanding PSAK-IFRS penuh, disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan pelaporan usaha kecil.
4. Kapan SAK ETAP resmi tidak berlaku lagi? SAK ETAP digantikan SAK EP secara efektif sejak 1 Januari 2025, meski penerapan dini sudah diperbolehkan sejak 2022.
