Pernahkah perusahaan Anda menyusun anggaran pabrik baru, lalu mendapati bea masuk mesin impor menyedot ratusan juta rupiah? Padahal, ada fasilitas pembebasan bea masuk yang bisa diajukan sebelum mesin tiba, yaitu master list.
Apa Itu Master List?
Master list adalah keputusan pembebasan bea masuk beserta daftar barang modal yang disetujui untuk suatu proyek investasi. Kamus Hukum JDIH Kemenkeu, merujuk PMK 115/PMK.03/2021, mendefinisikannya sebagai Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk yang diterbitkan Kementerian Investasi/BKPM dan memuat daftar mesin serta peralatan penerima fasilitas.
Dalam praktiknya, OSS menjadi kanal pengajuan, BKPM memutus permohonan atas nama Menteri Keuangan, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menerapkan fasilitasnya saat barang diimpor.
Apa Dasar Hukum Master List?
- PMK 176/PMK.011/2009 jo PMK 76/PMK.011/2012 jo PMK 188/PMK.010/2015: ketentuan pokok fasilitas.
- Permeninves/BKPM 5/2025: tata cara pengajuan lewat OSS, berlaku sejak 2 Oktober 2025.
- Permenperin 3/2026: pertimbangan teknis (Pertek) Kementerian Perindustrian melalui SIINas.
Barang Apa Saja yang Bisa Masuk Master List?
Apakah fasilitas ini hanya untuk mesin? Tidak. PMK 176/2009 mencakup dua kelompok, yaitu mesin serta barang dan bahan untuk produksi. Berikut perbedaannya:
| Aspek | Mesin | Barang dan bahan |
|---|---|---|
| Fungsi | Membangun pabrik baru atau mengembangkan industri (penambahan kapasitas, modernisasi, rehabilitasi, restrukturisasi) | Bahan baku atau penolong untuk produksi |
| Jumlah yang disetujui | Sesuai kebutuhan dan kapasitas proyek | Kebutuhan produksi paling lama 2 tahun sesuai kapasitas terpasang |
| Opsi 4 tahun | Tidak berlaku | Berlaku jika mesin produksi dalam negeri minimal 30% dari total nilai mesin |
| Masa impor | 2 tahun sejak KMK berlaku, dapat diperpanjang 2 tahun | Mengikuti jangka kebutuhan, dapat diperpanjang 1 tahun |
| Catatan | Boleh mesin baru dan/atau bukan baru | Tidak berlaku untuk industri jasa |
Apa Syarat Mengajukan Master List?
Siapa yang berhak mendapat fasilitas ini? Perusahaan yang membangun atau mengembangkan industri dalam rangka penanaman modal dan memenuhi syarat berikut:
- Memiliki Perizinan Berusaha dan NIB yang memuat data kegiatan usaha proyek.
- Barang memenuhi salah satu kriteria Pasal 2 PMK 176/2009: belum diproduksi di dalam negeri, sudah diproduksi tetapi belum memenuhi spesifikasi, atau sudah diproduksi tetapi jumlahnya belum mencukupi. Untuk dua kondisi terakhir, pemohon mengunggah Pertek Kementerian Perindustrian.
- Diajukan tepat waktu. Pasal 248 Permeninves/BKPM 5/2025 menetapkan batas 3 tahun sejak data kegiatan usaha dicantumkan di NIB, sedangkan proyek pengembangan diajukan sebelum Saat Mulai Berproduksi Komersial. Batas 3 tahun tidak berlaku untuk modernisasi, rehabilitasi, restrukturisasi, pemegang IUP, serta industri jasa pertambangan dan konstruksi.
- Untuk opsi bahan baku 4 tahun, lampirkan surat keterangan Kementerian Perindustrian bahwa nilai mesin produksi dalam negeri minimal 30%, berdasarkan hasil surveyor independen.
Pertek kini diajukan lewat SIINas sesuai Permenperin 3/2026, dengan masa berlaku 2 tahun untuk mesin serta barang dan bahan. Jika SIINas tidak dapat diakses, permohonan dapat diajukan secara manual.
Dokumen Apa yang Perlu Disiapkan?
Menurut GOLAW, siapkan:
- Data perusahaan dan proyek: NIB, izin usaha, klasifikasi usaha, lokasi, dan jenis proyek.
- Daftar barang: nama, jumlah, spesifikasi, HS code, perkiraan nilai, dan pelabuhan pemasukan tiap item.
- Dokumen teknis: alur proses produksi, perhitungan kapasitas, layout mesin, serta brosur atau data sheet.
- Lampiran bersyarat: Pertek, serta rekomendasi untuk barang lartas atau Barang Modal Tidak Baru (BMTB).
Gunakan uraian dan HS code yang sama persis di semua dokumen.
Bagaimana Cara Mengajukan Master List di OSS?
Seperti apa alurnya? Berdasarkan panduan resmi OSS untuk mesin baru:
- Masuk ke OSS dan buka menu Fasilitas > Fasilitas Impor > Mesin Baru.
- Pilih kegiatan usaha, lalu klik Preview/Proses.
- Jawab pertanyaan sektor yang muncul untuk menentukan jalur permohonan.
- Isi data proyek dan rincian tiap mesin, lalu unggah persyaratan.
- Klik Proses Permohonan untuk mengirimkannya ke BKPM.
Untuk modernisasi, rehabilitasi, atau restrukturisasi, verifikasi wajib disertai kunjungan lapangan.
Apa Arti Status Permohonan di OSS?
| Status | Artinya |
|---|---|
| Draft | Permohonan belum dikirim |
| BKPM Dokumen Diterima | Permohonan sudah masuk ke BKPM |
| BKPM Proses Evaluasi | Data dan dokumen sedang diverifikasi |
| Perbaikan Permohonan | Lengkapi sesuai catatan pemeriksa, lalu kirim ulang |
| Permohonan Ditolak | Baca alasannya, karena penolakan tertentu tidak dapat diajukan ulang untuk kegiatan usaha yang sama |
| BKPM Permohonan Disetujui (Proses Penerbitan KMK) | KMK sedang diterbitkan |
| Salinan KMK Diterima | Master list terbit dan siap dipakai saat impor |
Berapa Penghematan dari Master List?
Seberapa besar dampaknya? Ilustrasi berikut mengasumsikan mesin CIF USD 500.000, kurs Rp16.500, bea masuk 5%, PPN efektif 11%, dan PPh 22 impor 2,5% (importir ber-API):
| Komponen | Tanpa master list | Dengan master list |
|---|---|---|
| Nilai pabean | Rp8.250.000.000 | Rp8.250.000.000 |
| Bea masuk 5% | Rp412.500.000 | Rp0 |
| Nilai impor | Rp8.662.500.000 | Rp8.250.000.000 |
| PPN 11% | Rp952.875.000 | Rp907.500.000 |
| PPh 22 2,5% | Rp216.562.500 | Rp206.250.000 |
| Total pungutan | Rp1.581.937.500 | Rp1.113.750.000 |
Selisih totalnya Rp468.187.500, tetapi penghematan biaya sebenarnya adalah bea masuk Rp412,5 juta. PPN impor dapat dikreditkan dan PPh 22 menjadi kredit pajak, sehingga selisih Rp55,7 juta pada keduanya hanya meringankan arus kas. Cek tarif aktual barang Anda di INTR atau kalkulator pajak impor Ukirama.
Apa yang Perlu Diperhatikan Setelah KMK Terbit?
Apakah barang otomatis lancar setelah master list terbit? Belum tentu. Barang bisa tertahan karena:
- Data impor tidak cocok dengan KMK. Jenis, jumlah, spesifikasi, dan pelabuhan pemasukan harus sesuai keputusan.
- Lartas tetap berlaku, termasuk aturan mesin bukan baru dari Kementerian Perdagangan.
- PPN dan PPh 22 diurus terpisah. Pembebasan PPN mesin pabrik diajukan lewat SKB PPN ke DJP melalui SINSW berdasarkan PMK 115/PMK.03/2021. Menurut DDTCNews, master list menjadi salah satu lampirannya.
- Masa impor terlewat. Ajukan perpanjangan sebelum KMK berakhir.
Menurut GOLAW, PMK 76/PMK.011/2012 juga mewajibkan laporan realisasi impor ke BKPM paling lambat 7 hari kerja setelah impor.
Bagaimana Ukirama ERP Membantu Mengelola Mesin Impor?
Setelah mesin tiba, bagaimana memastikan nilainya tercatat benar? Harga perolehan menentukan beban penyusutan bertahun-tahun, dan pada ilustrasi di atas nilainya turun dari Rp8,66 miliar menjadi Rp8,25 miliar.
Ukirama ERP mengelola transaksi impor multicurrency, menghitung landed cost termasuk biaya kepabeanan, dan menjalankan penyusutan aset secara terjadwal.
Kesimpulan
Master list adalah fasilitas pembebasan bea masuk untuk mesin, barang, dan bahan proyek investasi yang diajukan lewat OSS dengan syarat ketat soal waktu, kriteria barang, dan kesesuaian data. Jika Anda ingin biaya impor dan aset tetap hasil fasilitas ini tercatat akurat, konsultasikan kebutuhan bisnis Anda dengan tim Ukirama ERP.
Referensi
DDTCNews (2021). Cara Ajukan SKB PPN atas Mesin dan Peralatan Pabrik Impor.
GOLAW. Interpretasi yang Dimaksud dengan Permohonan Masterlist dan Dokumen Apa yang Perlu Diajukan.
JDIH Kementerian Keuangan. Kamus Hukum: Definisi Masterlist.
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem OSS.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 188/PMK.010/2015.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk.
Sistem OSS (2025). Panduan Pengajuan Fasilitas Impor Mesin Baru.

