Pajak diketahui sebagai suatu iuran wajib warga negara, baik orang pribadi atau badan usaha yang dibayarkan kepada negara. Setiap warga negara pada hakikatnya terikat dengan pajak. Namun begitu, kewajiban ini hanya berlaku bagi warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif dari setiap jenis pajaknya. Dalam menghitung besaran pajak yang harus dibayar, dikenal pula istilah Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Istilah ini bisa mengacu pada penentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penghasilan (PPh). Lantas, apa sebenarnya DPP ini dan bagaimana contoh perhitungannya dalam akuntansi pajak?

Pengertian Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) bisa diartikan sebagai nilai dasar yang digunakan untuk menghitung pajak terutang, baik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat 2. Jenis-jenis dari Dasar Pengenaan Pajak ini adalah seperti jumlah harga, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang sesuai ketetapan Peraturan Menteri Keuangan.

Harga Jual

Harga jual merupakan nilai uang dari semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh penjual karena penyerapan suatu Barang Kena Pajak. Harga jual ini tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dituliskan pada faktur pajak.

Penggantian

Hal yang dimaksud penggantian adalah nilai uang dari semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak. Nilai penggantian ini tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN serta potongan harga yang dituliskan pada faktur pajak.

Nilai Impor

Nilai impor merupakan nilai uang yang menjadi dasar untuk penghitungan bea masuk ditambah pungutan lain yang dikenakan pajak sesuai UU Pabean untuk impor Barang Kena Pajak. Nilai impor ini tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN.

Nilai Ekspor

Nilai Ekspor merupakan nilai uang atas semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

Nilai Lain

Nilai lain menjadi suatu nilai uang yang dipakai sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Nilai lain ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.567/KMK.04/2000. Nantinya, setelah mengetahui besaran DPP maka nilai pajak yang terutang bisa diketahui pula yakni dengan metode perhitungan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Perhitungannya tentu berbeda antara DPP untuk PPN dan DPP untuk PPh.

Contoh Dasar Pengenaan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut atas Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang memiliki pertambahan nilai. PPN ini sangat berkaitan dengan Pengusaha Kena Pajak karena merekalah yang memungut PPN dari lawan transaksi dan menerbitkan invoice dan faktur pajak.Berikut ini adalah contoh dari perhitungan DPP PPN pada sebuah perusahaan:Kasus 1. Harga Sudah Termasuk PPNPT. X menjual aplikasi akuntansi seharga Rp22.000.000. Harga ini sudah termasuk PPN 10%. Maka untuk menghitung nilai DPP serta PPN nya adalah sebagai berikut.Nilai Akhir = DPP + PPN22.000.000 = DPP + (10% x DPP) 22.000.000 = DPP + (0,1 DPP)22.000.000 = 1,1 DPPDPP = 22.000.000 / 1,1DPP = 20.000.000Jadi, harga Dasar Pengenaan Pajak dari aplikasi yang dijual PT.X tersebut adalah sebesar Rp20.000.000Kasus 2. Harga Tidak Termasuk PPNJika contoh di atas adalah harga yang sudah termasuk PPN, lantas bagaimana mengetahui PPN terutang dari suatu produk? Perhitungan PPN ini sebenarnya juga sangat sederhana yaitu dengan menambahkan DPP dan nilai persentase PPN.Sebagai contoh, PT.X menjual aplikasi akuntansi kepada PT.Y dengan harga belum termasuk PPN. Diketahui bahwa Dasar Pengenaan Pajak atas aplikasi itu adalah sebesar Rp15.000.000. Maka untuk menghitung besarnya PPN atas pembelian aplikasi akuntansi oleh PT.Y adalah sebagai berikut.PPN terutang = DPP + (10% x DPP)PPN terutang = 15.000.000 + (10% x 15.000.000)PPN terutang = 15.000.000 + 1.500.000PPN terutang = 16.500.000Maka, uang yang harus dibayar oleh PT. Y kepada PT.X adalah sebesar Rp16.500.000

Contoh Dasar Pengenaan Pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh) 21

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) juga digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Tentunya perhitungan ini dikenakan bagi pegawai tetap. Tetapi selain itu juga dikenakan bagi penerima uang pesangon, tenaga ahli, anggota dewan komisaris perusahaan, dan beberapa jenis pekerjaan lain yang sudah ditentukan memiliki PP 21-nya sendiri.Berikut adalah contoh perhitungan DPP PPh Pasal 21 untuk seorang pegawai:Tuan X merupakan pegawai tetap perusahaan swasta. Ia belum menikah dengan pendapatan Rp10.000.000 per bulan dan biaya jabatan 5%. Tuan X mulai bekerja pada Januari sampai Desember 2019. Maka untuk menghitung nilai DPP Tuan X adalah sebagai berikut.Gaji satu tahun = 12 x Rp10.000.000 = Rp120.000.000Biaya Jabatan = 5% x Rp120.000.000 = Rp6.000.000Penghasilan Nett = Rp120.000.000 – Rp6.000.000 = Rp 114.000.000Penghasilan Tidak Kena Pajak karena belum menikah dan tanggungan = Rp54.000.000DPP PPh 21 = Penghasilan Netto – Penghasilan Tidak Kena PajakDPP PPh 21 = 114.000.000 – 54.000.000DPP PPh 21 = 60.000.000Jadi, Dasar Pengenaan Pajak untuk PPh 21 dari Tuan X sebesar Rp60.000.000.Demikianlah informasi seputar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) terkait dengan akuntansi pajak. Pada dasarnya, pengenaan pajak ini adalah variabel dalam menghitung jumlah pajak terutang yang harus dibayar. Perhitungan DPP ini akan berbeda-beda tergantung jenis objek pajak dan jenis pajaknya itu sendiri. Penghitungan DPP sendiri memang terkesan mudah, namun jika dikerjakan untuk skala perusahaan maka akan sangat menyita waktu dan konsentrasi. Apalagi jika terjadi perubahan gaji pada banyak karyawan di suatu masa pajak, maka perhitungan harus dilakukan ulang satu demi satu.Dalam upaya mengatasi kesulitan dan menghilangkan kesalahan perhitungan, Anda sebaiknya menggunakan aplikasi khusus akuntansi seperti yang disediakan oleh Ukirama ERP. Aplikasi seperti ini sangat membantu karena tidak hanya akurat, tetapi juga real time, efektif, dan lebih hemat.