Perpajakan

Artikel ini mengulas tuntas CEISA 4.0, sistem revolusioner dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mentransformasi layanan kepabeanan di Indonesia. Pelajari bagaimana platform digital ini menyederhanakan proses impor-ekspor, mendorong efisiensi, dan meningkatkan kolaborasi antar pelaku bisnis. Temukan fungsi, tujuan, serta fitur-fitur unggulan yang menjadikan CEISA 4.0 sebagai fondasi ekosistem logistik nasional yang modern dan kompetitif.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah elemen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Bagi para importir, NPWP tidak hanya berfungsi sebagai identitas pajak, tetapi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap tarif pajak yang dikenakan pada barang impor. Artikel ini akan menjelaskan peran NPWP dalam proses impor, bagaimana NPWP mempengaruhi tarif pajak impor, serta pentingnya memahami peraturan perpajakan dalam konteks perdagangan internasional.

Dalam dunia perdagangan internasional, HS Code (Harmonized System Code) adalah elemen penting yang digunakan untuk mengklasifikasikan produk. Kode ini penting bagi pengusaha dan perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau kamu belum familiar dengan konsep ekspor, kamu bisa mempelajari pengertian dan contoh komoditas ekspor terlebih dulu. Setiap produk yang diperdagangkan di seluruh dunia memiliki kode HS yang unik, yang membantu dalam pengelolaan tarif bea cukai dan pemantauan statistik perdagangan. Artikel ini akan memberikan panduan praktis tentang cara mengecek HS Code barang pada situs resmi INSW (Indonesia National Single Window) dengan langkah-langkah yang mudah diikuti.

Dalam perdagangan internasional, bea masuk adalah salah satu instrumen penting yang digunakan oleh negara untuk mengatur aliran barang yang masuk ke dalam wilayahnya. Dua jenis utama bea masuk yang sering diterapkan adalah bea masuk advalorum dan bea masuk spesifik. Memahami perbedaan antara kedua jenis bea ini sangat penting bagi pelaku bisnis yang terlibat dalam impor barang, karena masing-masing jenis memiliki cara penghitungan dan dampak yang berbeda terhadap biaya dan nilai impor

Kawasan Berikat (KB) adalah suatu Tempat Penimbunan Berikat (TPB) yang secara khusus ditujukan untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP).

Poin Utama PMK 48/2024: Pemerintah mengenakan tarif BMTP untuk produk kain dari beberapa negara. Artinya, perusahaan di Kawasan Berikat yang mengimpor kain tersebut untuk produksinya harus membayar biaya tambahan yang sebelumnya tidak ada.

Skala prioritas pengawasan adalah sistem pengelompokan perusahaan pengguna fasilitas kepabeanan berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan mereka terhadap ketentuan yang berlaku.

Kawasan Berikat (KB) adalah kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan industri berorientasi ekspor. Dengan memberikan kemudahan fiskal seperti penangguhan Bea Masuk dan pembebasan PPN, KB dirancang sebagai insentif kuat bagi pelaku usaha.

Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat (TPB) untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP).